Pemerintah Perlu Intervensi Penanganan Covid-19

13-07-2020 / KOMISI VIII
Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanul Haq. Foto : Oji/Man

 

Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanul Haq mengatakan meingkatnya kasus positif virus Corona (Covid-19) di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan. Untuk itu dibutuhkan peran Pemerintah dalam mengintervensi masyarakat agar semakin patuh dan taat dalam menjalankan protokol kesehatan yang telah ditetapkan.

 

“Kasusnya ini sudah tidak bisa dianggap enteng. Pemerintah harus intervensi rakyat agar patuh,” tegas Maman saat Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (13/7/2020). Maman menyampaikan Pemerintah harus memberikan sanksi tegas kepada setiap masyarakat yang melanggar protokol kesehatan.

 

“Harus ada sanksinya kepada siapapun yang tidak pakai masker dan menjaga jarak agar ada efek jera,” pesan Maman. Ia mengaskan istilah new normal yang ada harus segera diganti karena tidak efektif. Menurut politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, istilah ‘adaptasi kebiasaan baru” dinilai lebih jelas dan dapat dimengerti masyarakat. Sementara istilah ‘new normal’ banyak masyarakat yang tidak paham.

 

Lebih lanjut Maman menilai ketidakkompakan Pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19, sehingga menjadi salah satu penyebab meningkatnya penyebaran Covid-19. Dibutuhkan kerja sama yang jauh lebih baik antara Kementerian dan Gugus Tugas, agar masalah tersebut dapat diselesaikan. “Ketidakkompakan pemerintah juga sebagai salah satu penyebab lonjakan kasus. Sekarang ini gugus tugasnya sudah kerja baik, tetapi tidak di-support oleh Kementerian terkait,” legislator dapil Jawa Barat IX itu. (tn/sf)

BERITA TERKAIT
Komisi VIII Dorong Optimalisasi Pengelolaan Zakat & Wakaf 2025
05-02-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid, menegaskan pentingnya optimalisasi pengelolaan zakat dan wakaf dalam Rapat...
Komisi VIII Desak BPH Wujudkan Tri Sukses Penyelenggaraan Haji
05-02-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Singgih Januratmoko, memimpin Rapat Kerja bersama Kepala Badan Penyelenggara Haji (BPH)...
Komisi VIII Minta Kementerian Agama Perinci Efisiensi Anggaran 2025
04-02-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi VIII DPR RI menggelar Rapat Kerja dengan Menteri Agama RI untuk membahas pelaksanaan program dan anggaran...
Komisi VIII DPR RI Soroti Efisiensi Anggaran dan Program Prioritas KPPPA Tahun 2025
03-02-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi VIII DPR RI menggelar Rapat Kerja bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) serta Rapat...